BOGOR.24JAMNEWS.COM– Kabupaten Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibanding Jawa Barat 7,46 persen dan nasional 9,63 persen.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa sejak 2007 Kabupaten Bogor selalu menduduki posisi teratas jumlah penduduk miskin di Jawa Barat karena jumlah penduduknya terbesar di Indonesia pada tingkat kabupaten/kota.
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bogor melampaui 6 juta jiwa pada 2025.
Baca Juga: PPS Padjadjaran Nasional Borong Medali di Kejurnas, Nama Bupati Rudy Susmanto Jadi Sorotan
Bambam menyebut tren penurunan kemiskinan terus terjadi sejak 2021. Saat itu angkanya berada di 8,13 persen dan kini melandai menjadi 6,25 persen.
“Sebanyak 446.790 orang yang tercatat miskin dibanding jumlah penduduk 6 juta jiwa membuat persentasenya justru lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa sekitar 120 ribu warga keluar dari zona miskin dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan sekitar 24 ribu jiwa per tahun.
Capaian ini dinilai sebagai hasil konkret dari program pemerintah daerah yang langsung menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Kabupaten Bogor mengonsolidasikan upaya penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor dengan alokasi anggaran Rp700 miliar di 2025.
Beberapa program unggulan yang berkontribusi besar meliputi perbaikan 3.406 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu), pembangunan hunian tetap untuk korban bencana, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan serta bantuan usaha mikro.
Pemerintah daerah mengaku optimistis angka kemiskinan dapat ditekan lebih cepat. Salah satu langkah strategis pada 2026 yaitu kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dengan alokasi anggaran Rp1 triliun untuk menjamin 100 persen layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Meski begitu, Bambam mengingatkan tantangan besar masih mengintai. Jumlah penduduk 6 juta jiwa — lebih besar dibanding total penduduk 25 provinsi di Indonesia — dan tingginya risiko bencana alam dapat menciptakan kelompok miskin baru jika tidak diantisipasi.
“Kami ingin Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk terbesar se-Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan secara kolektif. Karena itu kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan seluruh stakeholder terus kami kuatkan agar penanganan kemiskinan tetap efektif dan menyeluruh,” tegas Bambam.***
