BOGOR.24JAMNEWS.COM— Pemerintah daerah se Jawa Barat bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam sebuah pertemuan dan kunjungan kerja yang digelar di wilayah Bogor, Senin, 9 Februari 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Aston Hotel Sentul tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se Jawa Barat, termasuk Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.
Agenda utama pertemuan ini menyoroti urgensi penerapan Satu Data Indonesia sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.
Baca Juga: Dedie Rachim Dorong Pengadaan Bersih dan Aman Lewat ITKP Awards 2025 di Kota Bogor
Dalam forum tersebut, dibahas pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah tumpang tindih informasi serta meminimalkan potensi kebocoran data antarinstansi.
Dedie Rachim menilai kebijakan Satu Data Indonesia sangat dibutuhkan dan telah lama dinantikan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, integrasi data menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Baca Juga: Puncak HPN 2026 Digelar di Banten, Pers Ditegaskan Jadi Penjaga Ekonomi dan Demokrasi Bangsa
Ia menyebutkan bahwa saat ini data masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga menyulitkan daerah dalam mengakses satu basis data yang seragam.
“Kami menunggu adanya satu lembaga atau satu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data yang saat ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Dedie Rachim.
Lebih lanjut, Dedie Rachim menegaskan bahwa kebutuhan data terintegrasi tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga sangat krusial di daerah sebagai dasar perumusan kebijakan.
Menurutnya, cakupan data yang dibutuhkan bukan hanya data kependudukan, melainkan juga data geospasial, sosial, perbankan, pertanian, hingga sektor perikanan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki satu data kependudukan yang benar benar akurat dan kredibel, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, penerapan Satu Data Indonesia di Jawa Barat diharapkan mampu memperkuat interoperabilitas data antarsektor, menyelesaikan persoalan data ganda, serta mendorong kebijakan publik yang berbasis pada data yang valid.
