BOGOR.24JAMNEWS.COM — Agenda reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menjadi ruang penting bagi warga untuk menyuarakan persoalan di tingkat akar rumput.
Kali ini, reses digelar di Aula Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Sabtu 20 Desember 2025, dengan fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri para ketua RT dan RW se-Desa Cigombong, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga desa, serta perangkat desa. Forum berlangsung interaktif, ditandai dengan beragam aspirasi dan keluhan warga yang disampaikan secara terbuka.
Reses ini merupakan agenda anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil VI, Samsul Hidayat, didampingi Kiki Nurdianto.
Keduanya hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan berbagai persoalan lokal dapat dibawa ke tingkat pembahasan kebijakan.
Dalam sambutannya, Samsul Hidayat menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan kewajiban wakil rakyat untuk mendengar langsung suara konstituen.
“Reses menjadi sarana kami menerima masukan secara langsung. Setiap aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme serta kewenangan DPRD,” ujarnya.
Pada sesi dialog, isu lingkungan menjadi sorotan utama. Warga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perusahaan Aqua.
Mereka menilai aktivitas perusahaan perlu dikawal serius agar tidak berdampak pada kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air warga.
Persoalan lain yang mencuat adalah keberadaan tower Base Transceiver Station. Warga mempertanyakan legalitas perizinan, jarak tower dengan permukiman, serta potensi risiko kesehatan.
Mereka berharap DPRD memastikan seluruh prosedur pendirian tower berjalan sesuai aturan.
Masalah pengelolaan sampah juga disampaikan. Warga menilai sistem pengangkutan sampah di Desa Cigombong belum optimal akibat keterbatasan sarana dan jadwal pengangkutan yang tidak konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan.
Selain itu, program Rumah Tidak Layak Huni turut menjadi keluhan. Sejumlah warga mempertanyakan kejelasan mekanisme dan hambatan realisasi program tersebut, mengingat masih banyak rumah warga yang membutuhkan perbaikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Samsul Hidayat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
