BOGOR.24JAMNEWS.COM – Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan rencana penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi energi, khususnya bahan bakar minyak.
Kebijakan ini dibahas dalam rapat internal yang dipimpin Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, pada Selasa 24 Maret 2026.
Rapat tersebut difokuskan pada penyusunan teknis pelaksanaan WFH di lingkungan organisasi perangkat daerah.
Baca Juga: Duka di Sungai Cileungsi Bupati Bogor Takziah ke Rumah Korban Remaja yang Hanyut Saat Bermain Air
Dedie menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang mendorong penghematan energi di tengah kondisi global.
Salah satu faktor yang memicu langkah ini adalah kelangkaan bahan bakar di sejumlah negara akibat konflik internasional.
Ia mengatakan, Pemkot Bogor saat ini tengah memetakan dinas-dinas yang memungkinkan menerapkan sistem kerja dari rumah.
Baca Juga: Exit Tol Parungkuda Sukabumi Macet Parah Saat Libur Lebaran Antrean Kendaraan Mengular Panjang
Menurutnya, tidak semua perangkat daerah bisa menjalankan WFH karena ada layanan publik yang harus tetap berjalan secara langsung.
“Kami sedang melakukan pemetaan, OPD mana saja yang bisa diprioritaskan untuk melaksanakan WFH,” ujar Dedie kepada wartawan.
Dalam skema yang disiapkan, ASN yang menjalankan WFH tetap bekerja penuh dari rumah dengan sistem absensi digital sebagai bentuk pengawasan kinerja.
Baca Juga: Pelabuhan Ratu Masih Jadi Primadona Wisata Pengunjung Membludak di Bonlap Beach Cisolok
Sementara itu, dinas yang memiliki tugas lapangan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipastikan tetap bekerja secara langsung.
Hal tersebut karena berkaitan dengan penanganan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara jarak jauh.
Dedie menambahkan, konsep awal yang disiapkan adalah penerapan satu hari WFH secara penuh. Namun, kebijakan tersebut masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat.
