BOGOR.24JAMNEWS.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan sejumlah program strategis daerah.
Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut disampaikan Rudy Susmanto usai mengikuti kegiatan koordinasi evaluasi program tahun 2025 serta pembahasan rencana kerja dan program prioritas tahun 2026 bersama KPK RI, yang digelar di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga: Wabup Bogor dan Wakil Panglima TNI Tinjau Koperasi Merah Putih di Rumpin, 116 Desa Sudah Dibangun
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran KPK RI, di antaranya Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Kepala Satgas Korsup Wilayah II, PIC KPK Wilayah Jawa Barat, serta tim KPK.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, pimpinan BUMD, dan para camat.
Rudy Susmanto menegaskan, pendampingan KPK merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor membuka lembaran baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap sejumlah program strategis ini merupakan bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan kami, sekaligus merespons berbagai aduan masyarakat dan dinamika pemberitaan,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, keterlibatan KPK diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Rudy, salah satu fokus utama yang dibahas bersama KPK adalah persoalan tata kelola pertambangan dan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bogor. Pembahasan sektor pertambangan dijadwalkan berlangsung selama dua hari.
“Selain pertambangan, kami juga meminta pendampingan KPK untuk proyek-proyek strategis lainnya, seperti pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang, serta beberapa program prioritas lainnya,” jelasnya.
Rudy menambahkan, pengawalan program strategis tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor.
“Ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi peningkatan skor pengelolaan integritas Pemerintah Kabupaten Bogor yang pada tahun 2025 mencapai angka 73,8.
Ia menilai capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bogor.
