BOGOR.24JAMNEWS.COM — Menjelang tutup tahun 2025, arah pembangunan dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Bogor menuai sorotan.
Di tengah masifnya proyek infrastruktur yang diklaim sebagai capaian kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, kritik justru mengemuka terkait persoalan mekanisme dan integritas birokrasi yang dinilai belum dibenahi secara menyeluruh.
Ketua Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menegaskan bahwa publik tidak boleh hanya menilai keberhasilan dari tampilan fisik pembangunan.
Baca Juga: Putusan KI Jabar Mengikat, Empat Desa di Rancabungur Wajib Buka APBDes atau Terancam Pidana
Menurutnya, sejumlah proyek sempat menuai polemik sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan awal.
“Pembangunan memang terlihat masif, tapi jangan dilupakan bahwa mekanismenya sempat bermasalah dan itu pernah menjadi sorotan publik. Ini fakta yang tidak bisa dihapus begitu saja,” kata Rizwan.
Ia menilai pembangunan fisik kerap dijadikan alat pencitraan, sementara persoalan tata kelola yang berpotensi melahirkan praktik tidak sehat justru tidak dibuka secara transparan.
“Kalau fondasi mekanismenya rapuh, pembangunan hanya menjadi kosmetik kekuasaan,” ujarnya.
Selain soal pembangunan, Rizwan juga mengkritik penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor yang dinilai tidak konsisten.
Ia menyoroti kasus pemecatan ASN yang sempat viral akibat dugaan pelanggaran etik, namun di sisi lain muncul dugaan pelanggaran serupa yang tidak berujung sanksi.
“Ketika sanksi hanya dijatuhkan kepada pihak tertentu, sementara yang dekat dengan lingkar kekuasaan seolah aman, itu bukan penegakan disiplin. Itu sandiwara moral,” tegasnya.
Menurut Rizwan, penegakan aturan yang tebang pilih justru merusak kepercayaan publik dan melemahkan moral birokrasi.
Ia menilai disiplin ASN seharusnya ditegakkan secara adil tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, atau posisi struktural.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan akhir tahun sebagai momentum evaluasi serius.
Pemerintah diminta berani membuka kembali persoalan mekanisme pembangunan, memperbaiki tata kelola, serta menegakkan aturan secara transparan dan berkeadilan.
