BOGOR.24JAMNEWS.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, melakukan peninjauan langsung pelaksanaan work from home di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Jumat 10 April 2026.
Didampingi Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, peninjauan diawali dari Balai Kota Bogor dengan memantau sistem kepegawaian berbasis digital melalui aplikasi e-Kinerja.
Selanjutnya, Bima Arya meninjau sejumlah perangkat daerah di Sekretariat Daerah serta melakukan pengecekan langsung ke wilayah, termasuk Kelurahan Paledang dan rumah ASN yang menjalankan WFH dengan menggunakan kendaraan listrik.
Baca Juga: Sidak Tengah Malam Wali Kota Bogor Bongkar PKL Listrik Ilegal dan Miras di Kawasan Alun Alun
Dalam keterangannya, Bima Arya mengapresiasi penerapan WFH di Kota Bogor yang dinilai berjalan efektif dan terkontrol.
Ia menyebut pengawasan berbasis teknologi menjadi kunci keberhasilan, terutama melalui sistem absensi yang terintegrasi dengan lokasi pegawai.
“ASN tetap bisa bekerja dari rumah dengan sistem yang terpantau. Absensi disesuaikan dengan titik koordinat, sehingga pergerakan di luar lokasi akan terdeteksi,” ujarnya.
Baca Juga: Jembatan Perintis Garuda Dibangun di Bogor Akses Warga Makin Mudah Program Presiden Terus Digenjot
Menurutnya, mekanisme tersebut memastikan kedisiplinan tetap terjaga meski pegawai tidak bekerja dari kantor.
Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan WFH akan berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja.
Bima menambahkan, pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi setelah berjalan selama satu bulan untuk memastikan produktivitas tetap optimal.
Baca Juga: Deretan Pelajar Berprestasi Internasional Dibanggakan Pemkot Bogor Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
Ia menekankan bahwa penerapan WFH harus didukung sistem teknologi yang memadai agar pengawasan berjalan efektif.
Sementara itu, bagi ASN yang tetap bekerja dari kantor, pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik, sepeda, atau kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menjelaskan bahwa kebijakan WFH diterapkan bagi ASN eselon III ke bawah dengan jumlah sekitar 1.054 orang atau sekitar 9 persen dari total pegawai.